Kebijakan baru pemerintahan soal kenaikan bea pengurusan surat kendaraan bermotor dianggap masyarakat sebagai kado pahit pembuka 2017. Bengkaknya biaya kepengurusan STNK dan BPKB yang mencapai tiga kali lipat terasa memberatkan bagi masyarakat, khususnya kelas menengah kebawah.

Sekadar contoh, tarif penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda 4 atau lebih baik baru maupun lama sebelumnya hanya Rp 100.000 tetapi sekarang naik menjadi Rp 375.000 (275 persen atau hampir tiga kali lipat).

Efek berantai akibat pemberlakukan kebijakan baru biaya kepengurusan surat ini juga terasa hingga ke gerai penjaja mobil bekas di Jakarta. Pasalnya mayoritas pembeli mobil seken ini adalah masyarakat menengah kebawah yang belum memiliki kemampuan untuk menebus sebuah mobil baru.

Akibatnya, bisnis mobil bekas pun terancam kian terpuruk karena semakin menurunnya minat konsumen menebus mobil bekas tersebut.

Bambang Haryanto, pebisnis mobil bekas di gerai MJM Auto menyebutkan, beberapa konsumen sudah mulai menanyakan soal kenaikan tarif kepengurusan ini setiap kali ingin menawar sebuah mobil. Sekarang prioritas mereka adalah mencari yang masa berlaku pajaknya masih panjang.

“Persoalannya adalah mereka tak ingin dibebankan akibat kenaikan tarif yang berkali lipat ini. Sehingga tak sedikit calon pembeli yang mundur atau menawar hingga selisihnya jauh dari profit kami begitu tahu pajaknya sudah mau habis,” tambah Bambang.

Pria yang berjualan mobil bekas di bilangan Kemang Timur ini menambahkan sebetulnya akhir 2016 lalu pasar mobil bekas sudah cenderung merangkak naik. Dengan adanya kebijakan baru seperti ini ditakutkan pasar akan kembali sepi. Padahal mobil baru juga infonya akan melakukan penyesuaian harga, sementara kami para pebisnis mobil bekas terbilang sulit jika harus mendongkrak harga pasaran.

“Pembeli bisa lari kalo terlalu mahal,” canda Bambang.