Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) langsung menanggapi pernyataan Dorna Sport yang terkesan lebih tertarik pada Finlandia daripada Indonesia untuk menjadi tuan rumah salah satu seri MotoGP 2017. Selasa (22/12) kemarin di Jakarta, Juru Bicara Menpora Gatot S. Dewa Broto mengatakan tidak benar bahwa Dorna membatalkan penyelenggaran MotoGP Indonesia.

Letter of intent (LOI) yang telah ditandatangani oleh Menpora dan Dorna bisa menjadi pegangan akan kepastian Indonesia untuk terus maju sebagai penyelenggara. LOI tersebut memang mengharuskan Indonesia menyelesaikan persyaratan administratif sampai tenggat akhir yang telah disepakati, yakni 30 Januari 2016. Syarat administratif yang dimaksud antara lain Keputusan Presiden (Keppres), kontrak, dan masterplan.

Rancangan Keppres itu sendiri sudah selesai disusun dan kini telah diserahkan ke Setneg dan bakal diteruskan ke presiden untuk disahkan sebelum 30 Desember 2015. Keppres MotoGP 2017 melibatkan 13 kementerian serta pihak kepolisian. Sementara itu, Menpora Imam Nahrawi diberi tanggung jawab sebagai ketua penyelenggara.

Hal lain yang tertuang dalam LOI adalah kontrak sebesar 7 juta Euro atau sekitar Rp 104 milyar jika menggunakan nilai tukar Rp.14.953. Tinton Suprapto, direktur PT Sarana Sirkuitindo Utama, pengelola sirkuit Sentul mengatakan kontrak itu akan dibayar dalam dua tahap, yakni sebelum dan sesudah balapan. Sedangkan soal anggaran lain, teknis pelaksanaan, renovasi sirkuit, dan kesepakatan dengan desainer sirkuit, Hermann Tilke, diatur dalam masterplan.

Tinton menambahkan dirinya juga telah berkomunikasi dengan Chief Executive Officer (CEO) Dorna Sport Carmelo Ezpeleta. Dikatakan, Dorna akan membuat surat bahwa isu kebatalan Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2017 tidak benar.